skip to Main Content
Negara Harus Hadir Dalam Revitalisasi Koperasi Indonesia

Negara Harus Hadir Dalam Revitalisasi Koperasi Indonesia

Pemerintah diminta menghidupkan kembali atau merevitalisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia seperti yang diamanahkan Pasal 33 UUD 1945. Negara harus hadir dan tidak membiarkan lebih banyak lagi koperasi yang mengalami keterpurukan.

Hal itu diungkapkan Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia dan Menko Perekonomian RI yang kini menjabat Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) Sumedang, Jawa Barat, dalam pengukuhan DPP Ikapin di auditorium Kementrian Koperasi, Kamis 18 Januari 2018.

Menurut dia, siapa pun presidennya dan siapa pun pemerintahnya, dalam membangun perekonomian nasional harus kembali kepada Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Amanah itu jelas dimaksudkan kepada koperasi.

“Saya melihat banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk membenahi koperasi sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian bangsa. Regulasinya harus dirapikan supaya bisa memperkuat posisi koperasi, kemudian pendidikan anggotanya ditingkatkan, begitu juga kemampuan pengurusnya ditingkatkan. Kalau hal itu konsisten dilakukan, yakinlah koperasi akan bangkit,” tegas Burhanuddin yang dua periode pernah menjabat Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) itu.

Selama ini, dia melihat koperasi di Indonesia seperti anak salah asuh. Diasuh dengan cara A salah, dengan cara B juga salah. Semua cara dilakukan tapi tetap salah asuh. Kondisi itu, kata Burhanuddin, terjadi akibat orang-orang koperasinya termasuk yang mengurusinya tidak tahu tentang koperasi, dan mereka tidak pernah dididik cara berkoperasi yang baik.

Yang terjadi justru musuh koperasi adalah yang mengurusi koperasi itu sendiri. Akibatnya spiraling down, menjadi semakin tambah hancur ke bawah. Pada era Orde Baru, koperasi memang diberi banyak fasilitas oleh negara, namun dengan paradigma yang salah tentang koperasi, malah fasilitas-fasilitas tersebut menjadi rebutan dan bancakan sekelompok orang. Itu semua membuat koperasi menjadi sulit berkembang.

Menurut Burhanuddin, sebenarnya banyak sekali hal yang menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia. Selain kurangnya perhatian pemerintah, bangsa Indonesia juga semakin melupakan pendidikan. Padahal koperasi itu identik dengan pendidikan yakni mendidik kebersamaan, mendidik demokrasi, mendidik tanggungjawab, mendidik semangat berkorban untuk kesejahteraan bersama.

“Yang terpenting lagi adalah jiwa volunteer, nah kita enggak ada jiwa volunteer ini. Gotong royong yang kita tahu hanya sebatas membersihkan selokan. Tapi kalau sudah soal duit, semua bilang nanti dulu. Padahal ruh koperasi itu disitu,” ujar Burhanuddin saat bertemu dengan Pengurus Ikatan Alumni (IKA) Ikopin periode 2017-2021 yang baru terbentuk.

Ketua IKA Ikopin, Adri Istambul Lingga Gayo menyatakan sesuai hasil Munas IKA Ikopin dan amanat Rektor Ikopin, maka pihaknya memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam revitalisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

“Kami akan mendorong amanah Pasal 33 UUD 1945 itu tidak hanya sebatas jargon di negara ini, tetapi harus diimplementasikan. Sepanjang negara masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka negara wajib menjalankan perintah konstitusi yang menegaskan koperasi adalah soko guru perekonomian bangsa kit. Kalau tidak berarti pemerintah sudah berkhianat,” ujar pengusaha properti yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) tersebut.